Pemkot Bogor Raih Terbaik Pertama Implementasi Program 3 Juta Rumah

RRI.CO.ID, Bogor — Pemerintah Kota Bogor mendapat apresiasi pemerintah pusat setelah dinobatkan sebagai pemerintah daerah terbaik pertama tingkat kota dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II di Bali, Jumat, 28 Agustus 2026.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menerima langsung penghargaan tersebut dalam kegiatan yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Capaian itu menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Pemkot Bogor memperluas akses hunian sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui program bantuan perumahan.

Dedie menjelaskan, penanganan kebutuhan hunian masyarakat tidak hanya dilakukan melalui perbaikan rumah warga, tetapi juga penyediaan tempat tinggal vertikal. Pemkot Bogor telah mengoperasikan dua lokasi rumah susun sewa atau Rusunawa di Menteng, Kecamatan Bogor Barat, dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, dengan daya tampung sekitar 300 kepala keluarga.

Menurut Dedie, keberadaan Rusunawa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang belum mampu memiliki rumah secara mandiri.

“Dua Rusunawa ini memang sangat membantu kita dan sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat," kata Dedie dalam wawancara bersama Tempo.

Upaya meningkatkan kualitas hunian juga dilakukan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Sepanjang 2019 hingga 2024, program tersebut tercatat telah membantu memperbaiki sekitar 26 ribu rumah dan kemudian diteruskan dengan penyesuaian data kebutuhan masyarakat pada 2025 hingga 2026.

Pemkot Bogor kemudian memperkuat pola bantuan tersebut melalui program bedah rumah dengan nilai bantuan yang lebih besar. Jika bantuan RTLH berada pada kisaran Rp7 juta hingga Rp11 juta, program bedah rumah disiapkan dengan anggaran mencapai Rp100 juta agar perbaikan mencakup aspek bangunan, pencahayaan, hingga sirkulasi udara.

"Dengan program Bedah Rumah, Insyaallah akan lebih sempurna, baik dari pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian juga dari kualitas bangunannya," ujar Dedie.

Ia menyebut calon penerima harus masuk kategori desil 1 sampai 5 serta mempunyai alas hak yang jelas, dengan proses pemetaan melibatkan pemerintah kelurahan, RT dan RW.

Data Pemkot Bogor mencatat, sepanjang 2025 terdapat 2.122 rumah yang memperoleh bantuan sosial RTLH melalui skema BST dan BSTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah berada di luar kawasan kumuh, sementara pada 2026 program RTLH diarahkan untuk 1.138 unit rumah yang terdiri dari 216 unit di kawasan kumuh dan 922 unit di luar kawasan kumuh.

Selain bantuan pemerintah, Pemkot Bogor memanfaatkan pembiayaan alternatif melalui dukungan CSR Buddha Tzu Chi yang pada 2026 membantu penanganan 204 unit rumah. Pada tahun yang sama, terdapat pula enam unit rumah yang masuk dalam program bedah rumah.

Pemkot Bogor juga telah menyiapkan empat lokasi yang diusulkan kepada Kementerian PKP untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat. Dedie berharap langkah tersebut dapat menambah kontribusi Kota Bogor terhadap target nasional penyediaan tiga juta rumah sekaligus memperluas pilihan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

"Ini merupakan penyemangat bagi kita Pemkot Bogor dan khususnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada dinas-dinas terkait dan para pimpinan perangkat daerah serta seluruh masyarakat Kota Bogor yang telah mendukung langkah Pemkot," tutup Dedie.