KNPI dan DPRD kota Bogor Perkuat Peran Pemuda dalam Legislasi

RRI.CO.ID, Bogor - DPD KNPI Kota Bogor mendorong keterlibatan pemuda dalam proses penyusunan kebijakan daerah, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Gagasan tersebut mengemuka dalam Dialog DPD KNPI Kota Bogor bertajuk Ruang Ideologis Pemuda bersama Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, Jumat, 21 Agustus 2026.

Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Rivaldo, mengatakan pemuda memiliki kesiapan untuk membantu DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami siap membantu DPRD Kota Bogor dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk terlibat dalam tim perumus Perda agar gagasan pemuda dapat masuk dalam rapat dengar pendapat,” kata Rivaldo.

Menurut Rivaldo, ruang partisipasi tersebut penting agar pemuda tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut memberikan gagasan sejak proses perumusan program pembangunan. Ia menyebut keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda atau TP3 juga diarahkan untuk memperkuat program pemberdayaan dan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Kota Bogor.

Keterlibatan pemuda tersebut memiliki landasan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kepemudaan yang mengatur penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Regulasi tersebut juga menjadi dasar pemerintah daerah dalam memfasilitasi organisasi serta komunitas pemuda dan memperhatikan tingkat partisipasi serta potensi pemuda.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menilai pemuda memiliki posisi strategis untuk memberikan perspektif dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Kami sangat membutuhkan berbagai peran pemuda, terutama untuk menjadi tim pemikir bagi keputusan Perda yang nantinya berdampak kepada masyarakat,” ujar Adityawarman.

Adityawarman juga mendorong agar partisipasi pemuda tidak berhenti pada forum dialog, tetapi dapat terhubung dengan pembahasan program dan anggaran daerah. Menurutnya, masukan generasi muda dibutuhkan agar kebijakan legislatif dan pengalokasian anggaran semakin sesuai dengan kebutuhan rakyat serta mampu menjawab persoalan generasi muda.

Kolaborasi KNPI dan DPRD Kota Bogor diharapkan menjadi ruang berkelanjutan bagi pemuda untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan rekomendasi secara konstruktif dalam proses pembangunan daerah. Dengan dukungan regulasi pelayanan kepemudaan, keterlibatan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan pemuda sekaligus memastikan kebijakan dan anggaran daerah memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.