Pemkab Bogor Perkuat Legalitas dan Pembinaan UMKM di Jalur Wisata

RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Koperasi dan UKM memperkuat pembinaan pelaku UMKM melalui pendataan dan fasilitasi legalitas usaha. Langkah tersebut dilakukan di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, untuk mengetahui kondisi UMKM sekaligus memastikan kebutuhan pembinaan dapat diberikan secara tepat.

Pendataan dilakukan dari perbatasan Desa Bojong Koneng hingga Kantor Desa Cijayanti. Dari 101 UMKM yang ditemui, sebanyak 68 masih aktif menjalankan usaha, 31 sudah tidak beroperasi, sementara dua pelaku usaha tidak bersedia mengikuti pendataan.

Selain pendataan, pemerintah daerah memberikan pendampingan terkait legalitas dan pengembangan usaha. Hingga kegiatan berlangsung, 90 UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, 19 UMKM makanan memperoleh sertifikat halal, dan 10 UMKM mendapatkan dukungan branding.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana mengatakan, pendataan diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi UMKM secara aktual. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk pembinaan dan fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Pendataan ini bukan hanya untuk mengetahui jumlah UMKM yang masih aktif, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang tepat, terutama dalam hal legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi halal,” ujar Iman, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurutnya, NIB memberikan identitas sekaligus legalitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sementara sertifikasi halal bagi UMKM makanan dapat memberikan kepastian kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan.

Iman mengatakan, Desa Cijayanti memiliki posisi strategis karena berada di jalur wisata yang dilalui masyarakat, wisatawan, serta tamu dan pejabat negara. Karena itu, keberadaan UMKM di kawasan tersebut perlu ditata agar dapat mendukung citra kawasan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami ingin UMKM di sepanjang jalur wisata Kabupaten Bogor tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga semakin tertata, memiliki identitas usaha yang jelas, legalitas yang lengkap, serta mampu memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas,” jelasnya.

Selain legalitas, pembinaan juga diarahkan pada aspek kebersihan, kerapian lingkungan, kualitas produk, pelayanan, dan branding. Pemkab Bogor berharap pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas, daya saing, dan berkembang menuju usaha yang lebih kuat.