RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Upaya tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Pemkab Bogor selama ini telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk merenovasi sekitar 2.750 unit RTLH setiap tahun. Program tersebut mulai berjalan sejak 2025 dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Rudy menjelaskan, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan RTLH yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Bogor. Kolaborasi tersebut juga dinilai menjadi penguatan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas. Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy, Minggu 23 Agustus 2026.
Ia menegaskan, pelaksanaan program perbaikan RTLH akan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan mengacu pada data yang akurat. Dengan demikian, bantuan diharapkan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal, Rudy menyebut program perbaikan RTLH juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Pembangunan dan renovasi rumah dapat menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan usaha bahan bangunan dan sektor konstruksi.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait membuka peluang penambahan alokasi bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Bogor. Hal tersebut disampaikan setelah menerima kunjungan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Maruarar mengatakan, berdasarkan evaluasi sementara, Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan sekitar 746 ribu RTLH. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak.
Ia menyebut, alokasi bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2025, bantuan mencapai 1.346 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi sedikitnya 6.396 unit.
Menurut Maruarar, pemerintah masih membuka peluang untuk menambah kuota bantuan apabila hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor siap melaksanakan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas.
“Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan kita kasih kepastiannya,” kata Maruarar.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pengurangan RTLH secara berkelanjutan. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....