RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat keamanan informasi dan komunikasi pemerintahan melalui penguatan Jaring Komunikasi Sandi. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan komunikasi kedinasan berjalan aman, efektif, dan terpercaya di tengah perkembangan teknologi digital.
Penguatan keamanan informasi menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Tahun 2026 yang digelar di Rizen Premiere Hotel, Cisarua, Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah dan kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi dan komunikasi.
“Keberadaan jaring komunikasi sandi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya. Melalui rakor ini, kami mendorong terbangunnya pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan jaring komunikasi sandi,” tuturnya.
Bambang menjelaskan, koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan seluruh kecamatan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran aparatur terhadap keamanan informasi. Menurutnya, hasil rakor diharapkan dapat ditindaklanjuti di masing-masing kecamatan sesuai tugas dan kewenangan.
Ia menambahkan, pengamanan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, terutama ketika pemanfaatan teknologi semakin luas. Karena itu, aparatur perlu memiliki pemahaman yang baik dalam menjaga informasi kedinasan.
Sementara itu, Sandiman Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Sri Boentaran menyampaikan materi mengenai pembangunan sistem komunikasi sandi yang tangguh di era ancaman siber. Materi tersebut menekankan pentingnya penguatan keamanan komunikasi pemerintahan seiring dengan semakin pesatnya transformasi digital.
“Transformasi menuju pemerintahan digital harus diiringi dengan sistem keamanan yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi kedinasan harus dibarengi dengan upaya perlindungan terhadap informasi,” katanya.
Sri mengatakan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, mulai dari pemerintah digital, tren keamanan siber, pengamanan komunikasi, hingga urgensi Pusat Komunikasi dan Hubungan Sandi atau PKHS. Keberadaan sistem komunikasi sandi yang kuat dinilai penting untuk mendukung pertukaran informasi kedinasan yang bersifat penting dan strategis.
“Komunikasi pemerintahan harus diamankan agar tetap aman dan dapat dipercaya. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuka ruang terhadap berbagai ancaman keamanan informasi,” tegasnya.
Penguatan PKHS juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman siber. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola komunikasi pemerintahan yang lebih aman dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Bambang menyampaikan apresiasi kepada BSSN yang telah memberikan wawasan mengenai persandian dan keamanan informasi. Ia juga mengapresiasi Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bogor serta seluruh peserta yang mengikuti rangkaian rapat koordinasi.
Pemkab Bogor berharap rakor tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah tindak lanjut yang nyata. Penguatan Jaring Komunikasi Sandi dan kesadaran keamanan informasi diharapkan dapat mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....