RRI .CO ID, Bogor - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Aset Daerah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum diskusi rutin "Ruang Ideologi Pemuda" yang digelar sebagai wadah dialog antara pemuda dan pemerintah daerah.

Forum yang menghadirkan Kepala BKAD Kota Bogor, Lia, sebagai narasumber itu membahas pengelolaan keuangan serta aset milik Pemerintah Kota Bogor. Sejumlah persoalan strategis, mulai dari status legal aset hingga upaya mencegah kebocoran anggaran, menjadi pokok pembahasan dalam diskusi tersebut.

Wakil Ketua KNPI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, mengatakan forum itu bertujuan memperkuat transparansi pengelolaan aset sekaligus membangun kolaborasi antara pemerintah dan kalangan pemuda.

“Kami menyoroti persoalan-persoalan fundamental, mulai dari kondisi aset yang belum tersertifikasi atau bermasalah secara hukum hingga langkah konkret BKAD dalam mencegah kebocoran anggaran dan potensi praktik korupsi di lingkungan Pemkot Bogor," ujarnya, Sabtu 1 Agustus 2026.

Selain menyoroti pengelolaan aset, KNPI juga mempertanyakan perkembangan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), efektivitas penggunaan APBD, serta jaminan bahwa pengelolaan aset berlangsung secara profesional. Organisasi kepemudaan itu juga mendorong pemanfaatan aset daerah yang belum optimal agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami juga mempertanyakan bagaimana BKAD memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Serta, apa indikator BKAD dalam menilai sebuah aset layak dipertahankan atau dikerjasamakan agar produktif menghasilkan PAD," kata Sion Toni.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia, memberikan penjelasan mengenai tata kelola aset dan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dari pertemuan itu, BKAD dan KNPI sepakat membentuk Satgas Pengawasan Aset Daerah sebagai wadah kolaborasi dalam mengawasi pemanfaatan aset milik pemerintah.

"Ini adalah wujud pengawasan partisipatif dari pemuda. Kami ingin memastikan pengelolaan aset dan keuangan Kota Bogor berjalan transparan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Lia Kania.

Ke depan, Satgas tersebut diharapkan menjadi sarana tindak lanjut terhadap laporan masyarakat maupun temuan terkait aset daerah yang terbengkalai, disalahgunakan, atau belum dimanfaatkan secara optimal.