RRI.CO.ID, Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti pentingnya transparansi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Evaluasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Kesehatan dalam rapat kerja di DPRD Kota Bogor, Rabu 29 Juli 2026.

Rapat tersebut membahas hasil ground checking yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. DPRD menilai penyempurnaan data menjadi langkah penting agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap program bantuan sosial.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, mengatakan evaluasi difokuskan pada variabel dan mekanisme pendesilan yang digunakan dalam penyusunan DTSEN. Menurutnya, program bantuan yang bersumber dari APBD perlu mempertimbangkan kondisi faktual di daerah dan tidak sepenuhnya bergantung pada parameter data nasional.

"Hari ini kami meminta penjelasan dari BPS mengenai variabel dan mekanisme pendesilan. Rekomendasi kami, bantuan yang dibiayai APBD tidak sepenuhnya mengacu pada parameter data sensus nasional agar hak masyarakat tidak hilang. Evaluasi DTSEN masih memerlukan penyempurnaan sesuai kondisi riil di lapangan," ujar Fajar.

Selain itu, DPRD juga meminta adanya ruang diskresi bagi Pemerintah Kota Bogor selama proses pembaruan data yang diperkirakan berlangsung tiga hingga enam bulan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang memenuhi syarat tetap memperoleh bantuan sembari proses validasi dan pembaruan data terus berjalan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, menekankan perlunya keterbukaan informasi mengenai parameter dan bobot penilaian desil kepada masyarakat. Ia juga mendorong Dinas Sosial memanfaatkan data lokal Kota Bogor karena terdapat selisih sekitar 20 ribu warga dibandingkan data nasional.

"Kami meminta parameter maupun bobot penilaian desil disampaikan secara terbuka kepada publik. Selain itu, penggunaan data Kota Bogor perlu diprioritaskan agar warga yang memang berhak tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial," kata Subhan.

Menanggapi hal tersebut, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor, Ferry Maurist, menjelaskan bahwa perubahan desil bersifat dinamis karena dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan proses pemeringkatan dari tingkat nasional hingga daerah. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fitur Usul Sanggah pada aplikasi Cek Bansos untuk memperbarui data atau mengajukan keberatan apabila informasi sosial ekonominya belum sesuai.