RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan sistem merit dengan predikat "sangat baik" dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Capaian tersebut membuat pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tidak lagi diwajibkan melalui mekanisme seleksi terbuka, melainkan menggunakan manajemen talenta.

Kabid Mutasi, Kepangkatan, dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kota Bogor, Dwi Garit Sunaryo Putri, mengatakan Kota Bogor memperoleh predikat tersebut setelah sistem merit dinilai oleh lembaga yang berwenang. Menurutnya, capaian itu menjadi dasar pemberian kekhususan dalam pengisian JPT.

"Karena sistem merit Kota Bogor sudah dinilai sangat baik, kami diberikan kekhususan dalam pengisian JPT. Pengisiannya tidak lagi diwajibkan melalui seleksi terbuka, tetapi menggunakan manajemen talenta," ujar Dwi dalam Dialog Asta Cita Pro 1 RRI Bogor, Kamis, 23 Juli 2026.

Ia menjelaskan, sistem merit merupakan rangkaian manajemen ASN yang mencakup perencanaan, pengangkatan, pengembangan karier, hingga pensiun. Seluruh proses tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi, kinerja, dan integritas pegawai.

"Dalam manajemen talenta, ASN telah dipetakan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Ketika ada jabatan yang kosong, Wali Kota dapat memilih kandidat terbaik sesuai kebutuhan organisasi setelah melalui uji kompetensi teknis," katanya.

Dwi menambahkan, uji kompetensi teknis melibatkan tim penilai dari unsur akademisi, birokrasi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sebelum kepala daerah menetapkan pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut.

Menurutnya, BKPSDM juga menggunakan sejumlah indikator dalam manajemen talenta, seperti kompetensi, potensi, kinerja, rekam jejak, penghargaan, disiplin, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain itu, faktor senioritas turut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan karier ASN.

"Kami akan terus memperbarui data manajemen talenta agar penilaian terhadap ASN semakin akurat dan objektif. Harapannya, pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ucapnya.