RRI.CO.ID, Bogor– Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memastikan tujuan program dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia dapat tercapai secara optimal, Kamis, 2 Juli 2026.

Sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola distribusi, dugaan maladministrasi, hingga adanya perkara hukum di sejumlah daerah, menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program ke depan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Peneliti Al Gemeene, Ferra Priyatna, mengatakan hasil survei menunjukkan Program MBG masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi keluarga yang berada di wilayah pelosok dan memiliki keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem pelaksanaan yang mampu menjamin kualitas layanan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

"Hasil survei kami menunjukkan masyarakat masih membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis, terutama kelompok masyarakat di daerah pelosok dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun, tata kelolanya harus diperbaiki agar tidak terjadi maladministrasi, seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan manfaat yang diterima masyarakat," kata Peneliti Al Gemeene, Ferra Priyatna.

Ferra menambahkan, keputusan Badan Gizi Nasional untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG merupakan kesempatan bagi pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup aspek perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga sistem pelaporan sehingga program dapat berjalan lebih efektif ketika kembali dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Riska Rachmawati R, menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah harus benar-benar menyentuh persoalan yang terjadi di lapangan. Ia mengatakan keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima, mutu makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.

"Gejala berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG memang harus menjadi perhatian pemerintah. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkala agar program benar-benar tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ujar Ketua LPM Pakuan Bogor, Riska Rachmawati R.

Keduanya berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum Program MBG kembali dijalankan secara penuh. Dengan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan didukung pengawasan serta sosialisasi yang lebih baik, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia.