Ujuk Rasa BEM Se-Bogor, DPRD Kota Bogor Terima Tujuh Tuntutan Mahasiswa

RRI.CO.ID, Bogor - DPRD Kota Bogor menyatakan kesiapan untuk mengawal dan meneruskan aspirasi yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya kepada pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan Sudirman, Kota Bogor.

Sejumlah isu nasional menjadi fokus tuntutan mahasiswa, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), refungsi anggaran sesuai amanat konstitusi, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Massa aksi juga menyoroti pentingnya pemerintahan yang bersih, reformasi regulasi, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pemberantasan praktik mafia tanah.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung tertib dan kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai menunjukkan kedewasaan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan proses demokrasi.

“Kami menghargai setiap pendapat yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Apa yang menjadi aspirasi hari ini telah kami terima dengan baik untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Adityawarman Adil, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD Kota Bogor siap menjadi jembatan agar aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada lembaga yang berwenang.

“Tentu sebagian besar tuntutan ini adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan daerah. Langkah yang bisa kami lakukan adalah mengantarkan dan menyampaikan aspirasi yang sudah kami terima ini ke DPR RI,” katanya.

DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor akan menindaklanjuti hasil dialog dengan mahasiswa agar berbagai masukan yang berkembang dapat sampai kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional. Aksi yang diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bogor itu berlangsung aman dengan pengawalan unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI.