RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kota Bogor terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat. Salah satunya melalui penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan yang dinilai mampu menjangkau warga dengan keterbatasan waktu pada hari kerja.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan pelayanan yang digelar dalam rangka Dukcapil Family Fest 2026 menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen kependudukan pada jam kerja. Layanan tersebut masih berlangsung hingga Minggu,14 Juni 2025 di Bogor Great Mall Kota Bogor.

"Untuk masyarakat Bogor yang masih membutuhkan layanan di luar jam kerja, kita akan hadir sampai hari Minggu besok di yang digelar di Bogor Great Mall Kota Bogor. Masih tersedia layanan," kata Dedie saat membuka kegiatan Dukcapil Family Fest 2026 di Kota Bogor, Sabtu, 13 Juni 2026.

Menurutnya, konsep pelayanan di pusat perbelanjaan memberikan kemudahan sekaligus kenyamanan bagi masyarakat. Selain didukung fasilitas yang memadai, warga juga dapat memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia di lokasi.

Dedie menilai pelayanan di luar kantor pemerintahan menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah Kota Bogor juga membuka peluang untuk mengembangkan konsep serupa apabila mendapat respons positif dari masyarakat.

Ia mencontohkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik yang digelar di luar kantor, termasuk pelayanan paspor yang sebelumnya diselenggarakan bersama instansi vertikal.

"Tadi saya berbincang dengan beberapa peserta. Banyak yang menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke kantor pelayanan pada hari kerja. Karena itu model pelayanan seperti ini menjadi alternatif yang memudahkan masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Bogor berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara lebih cepat, mudah, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Inovasi pelayanan di luar jam kerja juga diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.