Penyandang Disabilitas Minta Dilibatkan Lebih Aktif dalam Perencanaan Kota

RRI.CO.ID, Bogor – Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dinilai penting untuk memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Keterlibatan tersebut tidak hanya diperlukan pada tahap penyusunan kebijakan, tetapi juga saat pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Bogor, Didin Muhtadin, mengatakan penyandang disabilitas selama ini kerap diundang dalam forum perencanaan pembangunan. Namun pelibatan tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Didin, pengalaman pengguna menjadi hal penting dalam merancang fasilitas yang ramah disabilitas. Karena itu, penyandang disabilitas yang aktif dan memahami tantangan di lapangan perlu dilibatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

“Kadang niatnya sudah bagus, tetapi hasil di lapangan belum sesuai kebutuhan. Karena itu penting melibatkan penyandang disabilitas yang benar-benar memahami aksesibilitas dalam kehidupan sehari-hari,” katanya, Senin 8 Juni 2026.

Ia mencontohkan sejumlah fasilitas penunjang bagi tunanetra yang masih belum berfungsi optimal karena kurangnya pengawasan saat pelaksanaan. Jalur pemandu atau guiding block misalnya, terkadang justru terhalang pot tanaman, pohon, atau fasilitas lain yang mengurangi fungsinya.

Selain itu, ia menilai informasi Braille di fasilitas publik perlu diprioritaskan pada lokasi-lokasi penting seperti lift dan toilet. Keberadaan penanda tersebut akan membantu penyandang tunanetra mengenali lokasi dan menggunakan fasilitas secara mandiri.

Didin juga menyoroti pentingnya data penyandang disabilitas yang akurat. Menurutnya, data menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan maupun penyediaan layanan yang tepat sasaran.

“Kami sering mendengar angka jumlah penyandang disabilitas, tetapi ketika membutuhkan data rinci untuk menjangkau mereka, tidak selalu mudah diperoleh. Padahal data yang akurat sangat penting untuk perencanaan program,” ujarnya.

Selain aksesibilitas, Didin menekankan bahwa penyandang tunanetra juga membutuhkan kesempatan untuk bekerja dan hidup mandiri. Ia mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, namun berharap dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan dapat terus diperkuat.

Menurutnya, kota yang inklusif tidak hanya diukur dari keberadaan fasilitas fisik, tetapi juga dari sejauh mana penyandang disabilitas dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.