RRI.CO.ID, Bogor – Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dinilai semakin berkembang meski partisipasinya masih relatif kecil. Namun, kehadiran perempuan dalam ruang politik dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Dalam Dialog Astacita Bogor Pagi Ini edisi Selasa, 2 Juni 2026, Fisrawati dari Kopri PMII Cabang Kota Bogor mengatakan politik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan perempuan, mulai dari isu kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai kebijakan sosial lainnya. Karena itu, perempuan perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik tidak harus selalu diwujudkan dengan menjadi kader partai politik. Pemahaman terhadap proses politik dan kebijakan publik juga menjadi bagian penting dari partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ketika berbicara tentang perempuan, politik ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan perempuan. Setiap kebijakan yang dibuat akan memberikan dampak secara langsung," kata Fisrawati.

Ia menjelaskan, Kopri PMII memiliki jenjang kaderisasi yang dirancang untuk membangun pemahaman perempuan mengenai isu gender, peran sosial, hingga politik. Salah satunya melalui Sekolah Islam Gender (SIG) yang menjadi tahap awal pengenalan hak dan peran perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, terdapat Sekolah Kader Kopri (SKK) yang membekali kader dengan pemahaman mengenai advokasi, pengawalan isu perempuan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Pada jenjang yang lebih tinggi, kader juga mendapatkan materi mengenai isu nasional dan global yang berkaitan dengan perempuan.

Fisrawati menilai pendidikan politik penting untuk membangun kesadaran perempuan dalam menentukan pilihan politik secara rasional. Menurutnya, perempuan perlu memahami visi, misi, dan integritas calon pemimpin sebelum memberikan suaranya dalam pemilu.

"Kita mengenal politik bukan hanya untuk memilih, tetapi bagaimana memastikan sosok yang kita pilih adalah sosok yang akan mewakili kita," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengawal proses demokrasi merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebab, hasil dari proses politik akan menentukan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan.

Menurutnya, kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

"Ketika tidak ada keterwakilan perempuan dalam dunia politik, akan ada kesulitan untuk membawa kepentingan-kepentingan perempuan itu sendiri," ucapnya.

Fisrawati berharap perempuan, khususnya generasi muda, terus meningkatkan literasi politik serta aktif mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam demokrasi dapat semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif.