RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan dan infrastruktur guna mengurangi risiko banjir maupun kerusakan jalan saat musim hujan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga dinilai penting agar penanganan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan maksimal.

Dalam Dialog Bogor Pagi Ini edisi Kamis, 21 Mei 2026, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor RrRr. Juniarti Estiningsih, mengatakan tingginya debit air saat hujan deras sering menyebabkan jalan rusak, longsor hingga genangan di sejumlah wilayah. Karena itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai dan drainase sangat dibutuhkan.

“Debit air di Kota Bogor sangat tinggi terutama ketika hujan berlangsung lebih dari empat jam,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan sampah hingga barang besar seperti kasur, sofa dan spring bed dibuang ke sungai. Kondisi tersebut membuat aliran air tersumbat dan memperbesar risiko banjir ketika hujan deras terjadi.

“ Kami menemukan kasur, sofa hingga spring bed dibuang ke sungai dan itu sangat menghambat aliran air,” katanya.

Pemerintah mengimbau masyarakat yang memiliki barang besar untuk dibuang agar berkoordinasi dengan RT maupun RW sehingga dapat diteruskan ke kelurahan atau dinas terkait. Langkah tersebut dilakukan agar sampah tidak dibuang sembarangan ke sungai.

Selain menjaga lingkungan, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan jalan rusak, drainase bermasalah maupun potensi longsor di wilayahnya. Pemerintah menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi Sibadra dan WhatsApp PUPR.

“Untuk laporan kerusakan infrastruktur masyarakat dapat menggunakan aplikasi Sibadra ataupun melalui WhatsApp PUPR,” ucapnya.

PUPR Kota Bogor menargetkan penanganan kondisi darurat dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam setelah laporan diterima. Respons cepat tersebut dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan membahayakan masyarakat.

“Kami menargetkan penanganan kondisi darurat dalam waktu 1x24 jam,” ujarnya.

Pemerintah berharap masyarakat dapat terus bekerja sama menjaga lingkungan serta tidak melakukan penyempitan sungai maupun menutup saluran drainase agar risiko banjir dan kerusakan infrastruktur dapat ditekan bersama.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” katanya.