RRI.CO.ID, Bogor - Peringatan hari Otonomi Daerah ke 30 di Kabupaten Bogor menitikan pesan lama yang tak kunjung di realisasi. Yakni Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah dengan penduduk lebih dari 6 juta jiwa ini.

Tidak hanya sebatas slogan Otonomi daerah menuju Asta Cita melainkan perubahan mendasar pada pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Seperti dijelaskan Akademisi Dari Barat Kabupaten Bogor Dr. Buchari Muslim, yang juga ketua Aliansi Masyarakat Untuk Pemekaran Bogor Barat.

"Hari otonomi daerah adalah salah satu momentum edukasi sosialisasi pentingnya otda seperti di kabupaten Bogor sudah over load bukan untuk mencari kekuasaan misinya adalah kesejahteraan dan pelayanan publik untuk dibandingkan di papua dengan 6 provinsi jumlah penduduk 4 juta dengan 6 kapolda , gubernur dan panglima daerah sedang Kabupaten Bogor hanya ada kapolres dan dandim saja," jelas Buchari Muslim, Senin 27 April 2026.

Senada dengan Buchari Muslim Mantan Ketua KPU Kabupaten Bogor, Haryanto Soerbakti mengemukakan jika pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah Otonom Baru oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi wujud nyata keberpihakan pada cita cita Otonomi Daerah.

"Pemkaran ini kebutuhan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun demikian kita tahu ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat ada motatorium pembatasan daerah otonom baru pada 2014 , harapan kita semoga Pak Prabowo mencabut moratorium daerah otonomi baru," tambah haryanti Soerbakti.

Menandai peringatan itupun Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar bersama Presidium pemekaran Bogor timur sudah mendapatkan solusi letak pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Timur nanti dibangun. Yakni di Kecamatan Sukamakmur sementara di Bogor Barat di pusatkan di Kecamatan Cigudeg.

Ada dua wilayah di Kabupaten Bogor yang kini tengah berharap di mekarkan. Yakni di wilayah barat dan timur dengan tingkat persiapan yang cukup mapan yang dirintis sejak puluhan tahun lalu dengan semangat pemerataan yang berkeadilan.