DPRD Kota Bogor Dorong SPPG Utamakan Tenaga Kerja dari Lingkungan Sekitar

RRI.CO.ID, Bogor – Keberadaan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Namun, pada praktiknya masih ditemukan warga yang belum merasakan manfaat tersebut, khususnya dalam hal kesempatan kerja. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Bogor.

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyampaikan temuan tersebut setelah melakukan penyerapan aspirasi warga di sejumlah wilayah. Ia mengaku menerima keluhan terkait minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional SPPG. Hal ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti.

“Saat saya turun langsung, ada warga yang menyampaikan bahwa SPPG memang sudah ada di wilayah mereka. Namun mereka tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan kerja di sana. Ini tentu menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki agar program benar-benar dirasakan manfaatnya.” ujar Dedi pada Rabu, 25 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Warga hanya menjadi penonton tanpa ikut merasakan dampak ekonomi dari keberadaan SPPG. Padahal, program ini hadir di tengah lingkungan mereka sendiri.

“Bahkan mereka mengatakan hanya melihat aktivitas disetiap harinya tanpa pernah diajak terlibat sekalipun. Hal ini terasa ironis karena peluang kerja justru tidak menyasar warga sekitar. Padahal harapan masyarakat sederhana, yaitu ingin diberi kesempatan untuk bekerja di lingkungannya sendiri.” katanya.

Dedi menegaskan bahwa setiap unit SPPG seharusnya mengutamakan tenaga kerja dari wilayah setempat. Ia menilai warga di tingkat RT, RW, hingga kelurahan harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di SPPG cukup besar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

“Jika SPPG didirikan di suatu wilayah, maka warga yang berada di sana harus diprioritaskan untuk bekerja. Ini bukan hanya soal program, tetapi juga soal keadilan sosial bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja yang dibutuhkan cukup banyak, mulai dari dapur hingga distribusi, sehingga peluang ini seharusnya terbuka luas bagi warga,” tegasnya.

Untuk memastikan proses rekrutmen berjalan tepat sasaran, Dedi mendorong keterlibatan pengurus lingkungan seperti RT dan RW. Mereka dinilai lebih memahami kondisi warganya, termasuk siapa saja yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, peluang kerja tidak diambil oleh pihak luar.

“RT dan RW pasti sudah memiliki data dan mengetahui kondisi warganya secara langsung. Maka keterlibatan mereka sangat penting agar penyerapan tenaga kerja tepat sasaran. Jangan sampai kesempatan ini justru dimanfaatkan oleh orang dari luar lingkungan tersebut.” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar program besar seperti SPPG tidak menimbulkan rasa kecewa di tengah masyarakat. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal. Kehadiran SPPG seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

“Harapan masyarakat sebenarnya sangat sederhana, yakni ingin dilibatkan dan mendapatkan penghasilan. Jangan sampai mereka merasa diabaikan di lingkungan sendiri. Jika warga sekitar ikut bekerja, maka ekonomi di tingkat RT dan RW akan ikut tumbuh dan berkembang.” ucapnya.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik. Dedi menilai angka tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan keberpihakan program kepada masyarakat. Ia berharap SPPG tidak hanya menjadi fasilitas, tetapi juga sumber kesejahteraan bagi warga.

“Jumlah SPPG yang mencapai ratusan ini harus benar-benar memberi manfaat nyata. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tempat tinggalnya sendiri,” pungkasnya.