RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat. Kebijakan ini dirancang agar efisiensi tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan bahwa penyesuaian Work From Home dilakukan untuk mendukung penghematan energi dan optimalisasi kinerja. “Pemkot Bogor menyesuaikan kebijakan WFH untuk mendukung efisiensi, terutama penggunaan energi, dengan tetap menjaga pelayanan publik berjalan maksimal,” ujarnya.

"Bahwa kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan regulasi internal yang telah diterbitkan sebelumnya. Penyesuaian dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu aktivitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkapnya, Kamis 26 Maret 2026.

Pemerintah Kota Bogor akan memetakan organisasi perangkat daerah yang memungkinkan menerapkan WFH. Langkah ini dilakukan untuk memastikan unit kerja yang bersifat administratif dapat bekerja fleksibel tanpa mengurangi produktivitas.

Selain itu, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik terus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan WFH. Digitalisasi layanan diharapkan mempermudah koordinasi serta mempercepat proses administrasi secara daring.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyatakan kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari efisiensi operasional pemerintahan. Ia menambahkan penggunaan rapat daring serta pengaturan kendaraan dinas menjadi contoh penghematan yang dapat diterapkan.

Pemkot Bogor menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak akan menurunkan target kerja aparatur sipil negara. Sistem absensi dan capaian kinerja tetap dipantau melalui mekanisme daring guna memastikan pelayanan publik tetap optimal dan konsisten.