RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat penanganan persoalan sampah dengan melibatkan seluruh unsur kewilayahan hingga tingkat desa. Salah satu langkah yang didorong adalah pemanfaatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dilansir dari laman resmi Pemkab Bogor, hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, saat memimpin rapat koordinasi penanganan sampah bersama para camat dan kepala desa. Rapat berlangsung secara langsung dan melalui sambungan daring, Senin, 9 Maret 2026.

Bambam menjelaskan, Bupati Bogor menaruh perhatian serius terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga yang sudah mengalami kelebihan kapasitas menjadi salah satu alasan perlunya penanganan sampah dimulai dari sumbernya.

“Pemerintah desa berperan penting dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Mulai dari pembentukan bank sampah, pengolahan sampah organik, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Bambam.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah liar juga perlu diperkuat. Pengendalian tersebut diharapkan melibatkan seluruh unsur kewilayahan mulai dari kecamatan, desa, hingga tingkat RT dan RW.

“Hingga akhir Maret, kami berharap seluruh wilayah sudah melakukan sosialisasi dan pembenahan sampah secara optimal. Setelah itu, penegakan aturan terhadap pembuangan sampah liar akan dilakukan lebih tegas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menyampaikan bahwa pada tahun ini bantuan keuangan desa mengalami peningkatan. Anggaran yang sebelumnya sebesar Rp1 miliar kini naik menjadi Rp1,5 miliar dengan salah satu program prioritas berupa tata kelola sampah.

“Melalui peningkatan bantuan keuangan desa ini, kami berharap persoalan sampah dapat diselesaikan dari tingkat desa. Dengan begitu tidak lagi muncul penumpukan sampah liar di wilayah permukiman,” ungkap Hadijana.

Ia juga menjelaskan, desa dapat berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bogor terkait teknis pelaksanaan program pengelolaan sampah tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Saat ini tercatat terdapat 404 proposal dari desa yang mengajukan program pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah skala desa. Dari jumlah tersebut, 311 proposal telah disetujui, 90 proposal masih dalam proses revisi, dan tiga proposal masih dalam tahap peninjauan oleh DLH.

“Proposal yang telah mendapat persetujuan akan memasuki tahap pencairan dana setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati yang mengatur pelaksanaan program Bantuan Keuangan Desa,” jelasnya.

Di sisi lain, DLH Kabupaten Bogor juga tengah menangani tumpukan sampah liar di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan puluhan kendaraan pengangkut sampah sejak pagi hari.

“Perhari ini kami menyiapkan 25 unit kendaraan pengangkut sampah, hal ini untuk mendukung percepatan penanganan. Sementara di hari berikutnya, kami akan menyiapkan tambahan kendaraan sebanyak 25 unit,” kata Bambam.

Ia menjelaskan, proses pembersihan di lokasi tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 50 unit kendaraan pengangkut sampah. Jumlah sampah yang cukup banyak akan memakan waktu proses pengangkutan lebih dari satu hari.

“Penanganan sampah liar di Desa Kopo saat ini dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Pekerjaan Umum yang membantu penyediaan alat berat. Kami menargetkan proses pembersihan dapat tuntas pada keesokan harinya,” ujarnya.

Selain pembersihan, Pemkab Bogor juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat. Dalam pertemuan tersebut, warga di sekitar lokasi sepakat untuk tidak lagi membuang sampah di area tersebut.

“Sebanyak 6 RT telah berkomitmen dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah lagi.Pengawasan juga akan diperketat agar tidak ada lagi pembuangan sampah liar, terutama dari luar Desa Kopo,” pungkasnya.