RRI.CO.ID, Bogor - Kegiatan reses masa sidang ke-2 tahun anggaran 2025-2026, dihadiri seluruh Anggota Dapil III di Kecamatan Megamendung, Selasa 10 Februari 2016.

Mereka juga kompak menyatakan dukungannya terhadap aspirasi warga Kecamatan Megamendung terutama pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis.

Paparan aspirasi warga disampaikan Camat Megamendung, Ridwan. Salah satu yang menjadi atensi yakni terkait perbaikan infrastruktur jalan.

"Dalam kesempatan ini kami kembali mengulang bahwa pelebaran Jalan Cikopo Selatan dan perbaikan infrastrukturnya tetap menjadi prioritas dan sangat vital. Kondisi saat ini di bawah jalan banyak yang berlubang dan rawan terputus," ujar Camat Megamendung, Ridwan.

Persoalan infrastruktur seperti pelebaran Jalan Cikopo Selatan maupun pembangunan kawasan terpadu sudah final. Kecamatan Megamendung sudah mendapatkan hibah tanah fasos fasum dari PTPN dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

"Kami memohon ini dikawal oleh anggota DPRD agar pelebaran dan peningkatan Jalan Cikopo Selatan bisa mengurai kemacetan dan menumbuhkan klaster-klaster perekonomian. Kami ingin Megamendung sama majunya dengan kecamatan lain. Bogor Selatan Sumbang 40 persen PAD untuk APBD, dan Kecamatan Megamendung terbesar," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Wawan Haikal Kurdi, merespons positif paparan aspirasi warga Kecamatan Megamendung.

"Aspirasi yang disampaikan Camat Megamendung ini Insya Allah kami mendukung, karena sangat strategis. Kami juga sudah mengajukan anggaran pembangunan TPT Cikopo Selatan 5,5 miliar," ujarnya.

Selain merespons aspirasi soal infra, Wawan Haikal Kurdi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan secara kolektif kolegial agar lebih peduli terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

"Jangan sampai kasus pendidikan di NTT tidak terjadi di Megamendung dan Bogor umumnya. Kami juga siap bantu dan kawal jika ada Kades yang butuh bantuan tak terduga (BTT) untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dan lingkungan yang bersifat darurat," ucapnya.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, Ismail, merespons pula aspirasi BPD agar kader Posyandu mendapatkan peningkatan kesejahteraan. 

"Anggaran DD, ADD, maupun bantuan keuangan (bankeu) yang diterima desa meski meningkat sudah terkunci. Untuk peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bisa improvisasi dari dana BHPRD setiap desa," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah hadirin juga menyampaikan aspirasi terkait dampak merger beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Megamendung. Salah satunya Agus yang merupakan perwakilan dari Ketua K3S Megamendung.

"Setelah terjadi merger, status dapodik siswa sudah masuk dalam sistem. Tapi banyak kepala sekolah dan guru-guru yang sudah tersertifikasi belum jelas statusnya. Ke mana harus menginduk," kata Ketua K3S, Agus.

Reses masa sidang 2 Anggota DPRD Kabupaten Bogor ini dihadiri pula oleh Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Gerindra, Heri Aristandi dan Nurunnisa Setiawan, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, Ismail, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PPP, Usup, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKS, Ading, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Demokrat, Abdul Jalil, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKB, H Edwin Sumarga dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Nasdem, Fahirmal Fahim.