Penegasan tersebut disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Horison Sayaga, Rabu, 25 Februari 2026. Kegiatan itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, jajaran komisaris dan direksi BUMD, para pemegang saham, perwakilan Bank BJB, serta unsur Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam arahannya, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat, evaluasi menyeluruh, dan penyelarasan visi antara pemerintah daerah dengan jajaran pengawas serta manajemen perusahaan. Ia menegaskan bahwa BUMD harus mampu bertransformasi menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Keuntungan pemerintah bukan semata-mata soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. BUMD harus menghasilkan laba dan sekaligus memberi dampak,” ujar Rudy.

Ia juga memastikan tata kelola BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan dipengaruhi kepentingan politik. Evaluasi terhadap komisaris dan direksi dilakukan secara objektif berdasarkan capaian kinerja.

“Semua akan dinilai dari kinerjanya. Jika masa jabatan sudah berakhir namun menunjukkan hasil yang baik, tentu ada peluang untuk diperpanjang. Sebaliknya, posisi yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi,” tegasnya.

Rudy menargetkan mulai 2026 tren keuntungan seluruh BUMD mengalami peningkatan signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi landasan yang cukup baik karena tidak ada BUMD yang mencatatkan kerugian.