Pemkab Bogor Percepat Penataan Kawasan Puncak Secara Terpadu

RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menata kawasan Puncak, serta menetapkannya sebagai prioritas penataan kawasan strategis secara terpadu. Kawasan ini menjadi penting karena Puncak merupakan magnet destinasi wisata unggulan sekaligus wajah dan pintu gerbang Kabupaten Bogor di tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat penataan kawasan Puncak secara menyeluruh dan terintegrasi, sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bogor.

“Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, kawasan Puncak diharapkan menjadi kawasan yang tertib, nyaman, dan representatif sebagai wajah Kabupaten Bogor di Indonesia,” ujar Rudy Susmanto, Kamis, 23 April 2026.

Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi kemacetan lalu lintas, menata ruang yang lebih tertib, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi Awal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis Tahun Anggaran 2026, pada hari Rabu, dua puluh dua April dua ribu dua puluh enam.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah pusat tidak terlepas dari komitmen kuat dan langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab Bogor dalam melakukan penataan kawasan Puncak.

“Penanganan Puncak harus dimulai dari bawah. Tidak mungkin kita menata kawasan Gunung Mas tanpa memperbaiki Simpang Gadog terlebih dahulu. Titik-titik ini menjadi simpul kemacetan akibat tingginya aktivitas persimpangan serta gangguan samping seperti bangunan liar dan PKL,” jelasnya.

Penataan kawasan dilakukan secara kolaboratif, mulai dari Simpang Gadog hingga perbatasan Cianjur, dengan harapan mampu menciptakan keterpaduan kawasan, mengurai kemacetan, meningkatkan kualitas tata ruang, serta memperkuat daya tarik kawasan Puncak sebagai destinasi unggulan nasional. Langkah ini menunjukkan kesungguhan Pemkab Bogor dalam menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.