SILPA Dinsos Disorot, DPRD Kota Bogor Minta Hak Warga Tak Tertunda

RRI.CO.ID, Bogor – Penyaluran anggaran untuk warga miskin dan kelompok rentan diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bogor agar tidak menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, saat rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Rozi menilai anggaran yang dialokasikan bagi program perlindungan sosial seharusnya dapat terserap secara maksimal karena menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, keberadaan SILPA di Dinas Sosial menjadi indikator masih adanya bantuan yang belum diterima oleh warga yang berhak.

"Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu," ujar Rozi Putra, Jumat, 10 Juli 2026.

Selain menyoroti serapan anggaran, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga meminta penjelasan mengenai proses pemutakhiran data kemiskinan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bogor. Ia mempertanyakan apakah verifikasi lapangan atau ground checking terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) telah dilaksanakan secara menyeluruh.

Menurut Rozi, Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil kemiskinan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga beasiswa pendidikan.

"Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan," tegasnya.

Rozi juga mendorong Dinas Sosial Kota Bogor untuk terus memperbarui dan memvalidasi data penerima manfaat secara berkala agar seluruh program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

"Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak," pungkasnya.