KBRN, Bogor : Peran Kementerian Perhubungan Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam operasional BISKITA Trans Pakuan masih berlangsung.

Hal itu meski Kementerian Perhubungan sudah tidak lagi menyalurkan dana subsidi untuk operasional transportasi massal di Kota Bogor namun peran serta membantu pemerintah daerah masih berkelanjutan.

PLT Kepala BPTJ Suharto menjelaskan pemerintah pusat tidak meninggalkan pemerintah daerah dalam pengelolaan transportasi massal dikota Bogor, dan masih mendukung serta mendampingi Kota Bogor dengan menyediakan Sistem Informasi Manajemen Operasional Biskita atau Fleet Manajemen dan Manajemen Pengelola Biskita

"Teknologi fleet management membantu mengatur dan mengawasi kinerja operasional biskita agar tetap sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kemudian memungkinkan masyarakat mengetahui jarak dan waktu tempuh dari satu shelter atau tempat pemberhentian bus ke lokasi selanjutnya melalui aplikasi Mitra Darat sehingga ada kepastian saat menunggu transportasi massal," ujarnya, Senin (21/1/2025).

Implementasi manajemen pengelolaan bus dan fleet manajemen dari BPTJ akan berlangsung selama satu tahun sehingga dapat mendukung Pemerintah daerah Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam mempersiapkan layanan BISKITA Trans Pakuan yang andal, nyaman dan terjangkau.

Selanjutnya BPTJ juga menyiapkan berbagai perangkat monitoring dan supervisi agar penyelenggaraan transportasi massal di kota Bogor tetap berlanjut untuk melayani mobilisasi harian masyarakat.