KBRN, Bogor: Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor, untuk membahas rencana kerja dan anggaran Tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di Kota Bogor, Rabu (7/1/2026), dan diikuti oleh jajaran manajemen Perumda Pasar Pakuan serta Bank Kota Bogor.
Seluruh anggota Komisi II DPRD Kota Bogor hadir dalam agenda tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan daerah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus.
"Bahwa dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran menjadi tahapan krusial untuk memastikan BUMD dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah" ujarnya.
Menurutnya, perencanaan yang disusun secara matang dan realistis sangat dibutuhkan agar BUMD tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu meningkatkan kualitas layanan publik.
Perumda Pasar Pakuan dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah program prioritas Tahun 2026, antara lain pengelolaan dan revitalisasi pasar tradisional, peningkatan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar, serta program yang berorientasi pada kesejahteraan pedagang.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II memberikan sejumlah masukan agar setiap program disusun secara efektif, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bank Kota Bogor memaparkan rencana bisnis dan alokasi anggaran Tahun 2026 yang mencakup strategi penguatan permodalan, peningkatan kualitas layanan perbankan, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komisi II menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan daerah.
Achmad Rifki Alaydrus menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor terus mendorong BUMD agar meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap lini usaha.
Komisi II berkomitmen memastikan BUMD dikelola secara sehat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.