RRI.CO.ID, Bogor – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada layanan pemenuhan gizi, terus ditingkatkan kualitasnya.

Dikutip dari laman resmi BGN pada Senin 24 Maret 2026, SPPG yang dinilai belum memenuhi standar diminta untuk dihentikan sementara operasionalnya sampai seluruh aspek diperbaiki secara menyeluruh.

“Presiden menekankan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG sangatlah penting. Unit yang belum memenuhi standar diminta untuk ditutup sementara dan segera dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BGN membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi proses sertifikasi di seluruh SPPG. Pengawasan akan dimulai dengan tiga sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Ketiga sertifikasi ini menjadi dasar penting untuk menjamin keamanan, kebersihan, serta mutu makanan yang disajikan kepada masyarakat. Setelah itu, penguatan akan dilanjutkan pada aspek kualitas sumber daya manusia, termasuk tenaga juru masak, penjamah makanan, hingga analisis lingkungan.

Dadan menambahkan, kelengkapan sertifikasi akan menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi atau gradasi SPPG. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan standar mutu yang lebih terukur sekaligus mendorong peningkatan layanan secara berkelanjutan.

Sembari menunggu terbentuknya lembaga akreditasi SPPG secara nasional, BGN akan membentuk tim klasifikasi internal. Tim ini bertugas melakukan penilaian awal sekaligus menyiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur ke depan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BGN untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, aman, dan sesuai standar nasional maupun internasional.