RRI.CO.ID, Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam evaluasi nasional hingga Jumat, 28 Februari 2026. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan berulang kali menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per Jumat, 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat, 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah I terdapat lima kasus, Wilayah II sebanyak 30 kasus, dan Wilayah III sebanyak 12 kasus.

Temuan di lapangan antara lain roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau tidak layak konsumsi, serta menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena program MBG menyasar peserta didik di berbagai daerah.

“Kami tidak akan mentolerir segala penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung dilapangan akan segera ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2026.

Ia menjelaskan, keputusan penghentian operasional dilakukan setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga mencakup manajemen dapur, rantai distribusi, serta prosedur kontrol kualitas. Menurut Nanik, program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi.

“Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan. Kami ingin memastikan standar benar-benar dipatuhi oleh seluruh penyelenggara,” ucapnya.

BGN menyebut, dalam sejumlah kasus makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Meski demikian, sanksi administratif tetap diberikan sebagai bentuk penegakan aturan dan pembelajaran sistemik.

SPPG yang dihentikan sementara dapat beroperasi kembali setelah seluruh perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos saat verifikasi ulang. BGN memastikan layanan hanya dibuka kembali setelah kualitas dan keamanan pangan benar-benar terjamin.