RRI.CO.ID, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah mempersiapkan transisi energi nasional. Salah satunya dengan menguji sarana kereta api untuk menyambut kebijakan wajib biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.

KAI melayani 19.218.440 pelanggan kereta api dengan konsistensi penggunaan bahan bakar biodiesel sepanjang Januari-April 2026. Operator transportasi publik tersebut mencatat rekam jejak emisi karbon sebesar 127.315.192 kilogram dari 47,4 juta penumpang sepanjang 2025.

Manajemen kereta api menyatakan proses transisi energi ini merupakan kelanjutan dari program pemakaian bahan bakar sebelumnya. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memberikan penjelasan mengenai prioritas perusahaan dalam penerapan kebijakan tersebut.

“KAI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan. Pada setiap tahapan implementasinya, aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama,” kata Anne, Senin, 18 Mei 2026.

KAI menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta LEMIGAS untuk melaksanakan seluruh proses pengujian tersebut. Tim teknisi menguji performa mesin lokomotif kereta api di wilayah Depo Sidotopo sejak pertengahan April 2026.

Pengujian pada kereta pembangkit berlangsung di Depo Kereta Yogyakarta dengan memantau tingkat konsumsi bahan bakar armada. Petugas melakukan pemeriksaan berkala terhadap setiap kereta pembangkit tersebut setiap armada mencapai waktu 300 jam operasi.

Kendaraan bermotor pribadi menghasilkan gas karbon sebesar 120 hingga 250 gram untuk setiap jarak penumpang kilometer. Angka tersebut terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah emisi transportasi kereta api pada kisaran 15 hingga 40 gram.

Manajemen kereta api sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh hasil pengamatan armada bersama para tim teknis. Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudya mengingatkan pentingnya kesiapan standar operasional transportasi publik tersebut.

“Percepatan implementasi B50 memerlukan kesiapan yang terukur agar tetap selaras dengan standar keselamatan dan kualitas layanan transportasi publik. KAI terus memperkuat koordinasi dan pengujian teknis agar implementasinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Wisnu.