RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Langkah ini sejalan dengan target penerapan campuran bioetanol 10 persen (E10) pada bahan bakar.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut hilirisasi bioetanol menjadi prioritas pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Toyota Group.

"Total konsolidasi kapasitas pabrik etanol di Indonesia saat ini kurang lebih sekitar 120.000 kiloliter. Bahkan yang efektif produksi mungkin hanya 80.000 kiloliter," ujarnya di Jakarta pada Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung kebijakan mandatori E10. Pemerintah sendiri, lanjutnya, menargetkan implementasi penuh paling lambat 2028.

Selain pembangunan pabrik, proyek ini juga mencakup pengembangan bahan baku. Salah satunya melalui perluasan lahan sorgum sebagai feedstock tambahan.

Todotua menilai langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan energi impor. Kerja sama ini sekaligus memperkuat industri dalam negeri berbasis sumber daya lokal.

Sementara itu, CEO Toyota Asia, Masahiko Maeda menegaskan kerja sama dengan pemerintah Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, prosesnya kerja sama semakin terarah dan terukur.

“Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam mematangkan rencana investasi. Termasuk kajian kelayakan ekonomi dan timeline implementasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama kini telah memasuki tahap lebih konkret. Hal ini memberikan kepastian arah dalam realisasi proyek ke depan.