RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memproyeksikan pembangunan hunian tetap terintegrasi transportasi massal bagi pekerja berpenghasilan terbatas di wilayah Ibu Kota. Salah satunya mendapat peninjauan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kampung Bandan, Minggu, 5 April 2026.

Inisiatif penyediaan perumahan layak ini dirancang demi memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal bagi golongan masyarakat berpenghasilan terbatas. Proyek di lahan 0,65 hektare tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan apartemen rakyat bersubsidi di Jakarta Barat.

"Kita sedang survei, kita siapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi, dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Ya, dalam kunjungan kerja hari ini ada kepastian, ada 1.000 rusun yang dibangun oleh Astra, dan itu akan di tanah kereta api (KAI-red). Lokasinya kami akan menunggu daripada Pak Doni (COO Danantara-red) dan Dirut Kereta Api," ujar Maruarar di lahan Parkir Kemukus di kawasan Kota Tua yang akan dijadikan hunian.

Pemerintah menargetkan penyaluran hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tetap (MBT) di Ibu Kota. Regulasi baru disiapkan demi menjamin keterjangkauan cicilan rumah subsidi bagi pekerja yang membutuhkan lokasi ekonomi strategis.

"Secara komersial ini cukup lumayan bagus. Yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel," ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.

"Sehingga kami melihat di sini potensi dan kalau kita lihat nanti calon penghuninya dalam 10-15 tahun ke depan juga growing very fast. Jadi inilah sebenarnya hunian masa depannya Indonesia sebenarnya," ucap Bobby.

Populasi pekerja pada wilayah pusat diprediksi mengalami lonjakan besar sehingga memerlukan perencanaan sistem perumahan massal sangat efektif. Pihak manajemen perkeretaapian mendukung penggunaan aset lahan negara tersebut guna memenuhi tingginya permintaan pasar tempat tinggal masyarakat.

"Barusan kita meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi MBR dan MBT. BUMN tentu ingin sekali memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat Indonesia," kata Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.

"Tentunya dengan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Pemukiman, ini menunjukkan sinergi antarkementerian ini untuk program pemerintah bisa kita wujudkan semangkin cepat dan semangkin baik," ujar Dony.

Langkah koordinatif antarinstansi diperkuat agar bantuan perumahan negara mampu menjangkau masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Area padat penduduk diprioritaskan memperoleh aset negara demi mengurangi masalah pemukiman kumuh pada wilayah bantaran rel kereta.

"Seribu unit rumah layak huni, rumah susun (akan dibangun-red). Satu unitnya ada dua kamar, ukurannya 35 meter persegi," kata Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto.

"Ada satu kamar mandinya juga. Segera setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia," ucap Boy.

Standar pembangunan apartemen bersubsidi wajib memenuhi kriteria kelayakan melalui desain ruangan yang mendukung mobilitas harian para penghuni. Spesifikasi bangunan dua kamar diharapkan mampu menjawab kebutuhan perlindungan bagi keluarga muda dari lapisan pekerja di Indonesia.