RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mengingatkan, pemerintah untuk mengantisipasi penerapan kebijakan 'work from home' (WFH). Karena, penerapan kebijakan WFH dinilainya memiliki sejumlah keterbatasan.

Pernyataan tegas politikus PKS ini, merespons sikap pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan WFH. Kebijakan tersebut, diharapkan mampu menghemat konsumsi BBM di Tanah Air.

“Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh (WFH) terutama sektor industri, transportasi, perdagangan. Dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan,” kata Nevi dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Selain itu, menurutnya, pada beberapa institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak. Yakni, jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur dengan baik.

Nevi juga menyoroti, potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya, bagi pelaku usaha kecil. Seperti, warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.

"Pemerintah perlu memastikan kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata. Pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional," ucap Nevi.

Karena, kata Nevi, saat ini ketersediaan BBM nasional hanya mampu bertahan rata-rata pada kisaran 21 hingga 25 hari. Ia mengingatkan, penting juga pemerintah mempercepat diversifikasi energi.

“Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang. Serta, mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” ujar Nevi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta, jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi BBM. Hingga, kebijakan bekerja dari rumah (WFH), sebagai bentuk antisipasi bila konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan.

Presiden Prabowo mengatakan, harga BBM ini bisa memengaruhi banyak hal, seperti pangan. Sehingga, permasalahan ini harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah pro aktif, yaitu penghematan BBM.

"Harga BBM bisa mempengaruhi harga makanan, kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana ini akan kita akselerasi, tapi tentunya kita juga harus melakukan langkah-langkah, pro aktif," kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026.