Kementerian PU Minta Anggaran Tanggap Bencana Khusus Rp4,3 Triliun

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta anggaran khusus Rp4,3 triliun untuk mendukung penanganan tanggap darurat pascabencana Sumatra. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dody menjelaskan anggaran tersebut termasuk dalam total kebutuhan penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp73,98 triliun. Ia menyebut sebesar Rp4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Dari Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan, memang sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu. Saya berharap ada anggaran khusus untuk Rp4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Selain pembangunan hunian, Kementerian PU juga memaksimalkan skema padat karya tunai (PKT) atau cash for work. Upaya ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan sekaligus menstabilkan ekonomi masyarakat terdampak.

Menteri Dody mengatakan pola padat karya tunai ini telah diterapkan sejak Desember 2025 di seluruh daerah terdampak. “Alhamdulillah Kementerian PU semakin menggencarkan padat karya untuk kawasan yang masih tanggap darurat sesuai arahan DPR RI,” ujarnya.

“Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya, ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar. Setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” ucap Dody.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Kementerian PU terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Ia menegaskan dukungan DPR RI agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Kami mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di hunian sementara maupun hunian tetap. Satgas juga akan memaksimalkan percepatan pemulihan di beberapa daerah yang masih memerlukan atensi agar dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026,” kata Wakil Ketua Dasco.

Dasco menyebut, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menyetujui penggunaan pos lain untuk menambah anggaran tanggap darurat Kementerian PU. Hal ini guna mendukung pemulihan infrastruktur, sarana prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta pondok pesantren dan madrasah.

Selain itu, ia juga mendorong pelibatan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabencana dengan sistem padat karya tunai. “Kami juga sepakat melakukan percepatan permukiman secara serentak, dengan melibatkan masyarakat melalui sistem pembayaran cash for work,” ucapnya.