RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) merealisasikan anggaran sebesar Rp1,006 triliun atau 87,25% dari pagu efektif tahun anggaran 2025. Kemenkop kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, realisasi anggaran mencapai Rp1.006,28 miliar dari pagu efektif sebesar Rp1.153,30 miliar. Menurutnya, sebagian besar satuan kerja di tingkat pusat mampu mencatatkan penyerapan anggaran di atas 93%.

“Secara umum, kinerja penyerapan di pusat pada satuan kerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan beberapa satuan kerja mencapai sekitar 97 persen,” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Ferry menjelaskan, peningkatan pagu anggaran sepanjang 2025 dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas. Terutama percepatan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Namun, ia mengakui realisasi Dana Dekonsentrasi di daerah masih berada di level 81,22%. Hal ini di akibakan tantangan geografis dan luasnya wilayah pendampingan.

“Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan. Khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas,” ujarnya.

Sepanjang 2025, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melatih lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP. Lalu 143 ribu pengurus KDKMP, serta 206 ribu sumber daya manusia koperasi.

Selain itu, sebanyak 69 koperasi telah terintegrasi dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi tata kelola, Kemenkop kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Capaian ini memperpanjang rekor opini WTP yang dipertahankan kementerian sejak 2014. “Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan kami yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Ferry.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Kemenkop terus meningkatkan efektivitas belanja negara. Agar setiap alokasi anggaran memiliki dampak yang terukur terhadap penguatan koperasi nasional.

“Kemenkop diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan keterkaitan yang terukur. Yakni antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi,” kata Andre.