RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan BSPS menjadi program unggulan tahun 2026. Ia menyebut 81 persen anggaran kementeriannya dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut.
“Untuk tahun 2026, BSPS adalah program unggulan dari kami. Jadi, 81 persen dari anggaran kami yaitu Rp8,9 triliun itu untuk BSPS dari total pagu Rp10,8 triliun,” kata Menteri Ara saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Ara menilai alokasi tersebut menunjukkan keberpihakan anggaran pemerintah dan DPR kepada masyarakat. “Itu membuktikan DPR bersama pemerintah, anggarannya prorakyat,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan program perumahan lain tetap dijalankan sesuai kebutuhan. Namun, Menteri PKP ini menekankan skala prioritas utama tetap diberikan kepada BSPS.
“Tentu yang lain kita mesti sentuh juga Pak, tidak mungkin kita tidak ada rumah susun, rumah khusus, PSU dan kawasan. Tapi kita boleh tidak sepakat prioritas adalah BSPS?,” ucap Ara.
Maruarar juga meminta pengelolaan BSPS dilakukan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Ia menegaskan penyaluran bantuan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk wilayah dengan penduduk miskin terbanyak.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberi perhatian khusus pada rencana realisasi anggaran Kementerian PKP tahun 2026. Ia berharap pagu anggaran kementerian tersebut dapat dikelola optimal seperti capaian realisasi pada 2025.
"Menurut saya poin ini penting sekali bapak menteri dan jajaran. Kita diuji tahun kemarin kita dari Rp5,27 triliun tahun ini menjadi Rp 10,89 triliun," ucap legislator Fraksi PDI-P tersebut.
Ia mengungkapkan serapan anggaran 2025 didominasi kebutuhan fisik dengan capaian sangat tinggi. “Dengan Rp5,27 triliun, serapan keuangan 96,21 persen dan fisik 98,68 persen, ini masuk yang tertinggi di mitra Komisi V,” kata Lasarus.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....