Deklarasi ODF, Pemkab Bengkulu Selatan Sisir Sanitasi Sekolah

  • 27 Jul 2026 07:57 WIB
  •  Bintuhan

RRI.CO.ID, Bintuhan - Kabupaten Bengkulu Selatan secara resmi mendeklarasikan diri sebagai daerah Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Komitmen kesehatan lingkungan ini ditegaskan langsung oleh pimpinan daerah demi meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat setempat, Minggu 25 Juli 2026.

Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tadjuddin, menegaskan bahwa status ODF tidak akan berarti jika di lapangan masih ditemukan warga atau anak sekolah yang kesulitan mengakses jamban layak. Otoritas daerah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh persoalan sanitasi dasar hingga ke kawasan pemukiman pelosok.

Berdasarkan hasil verifikasi tim lapangan, sebagian besar desa memang telah memiliki akses jamban sehat secara penuh. Namun, petugas masih menemukan beberapa titik rumah warga yang fasilitas sanitasinya rusak atau belum terbangun sama sekali akibat keterbatasan kendala ekonomi.

"Masih ada beberapa warga yang belum memiliki WC dan itu akan segera kita tindak lanjuti. Yang belum punya WC kita catat, lalu kita carikan solusinya sesuai kemampuan APBD daerah," ujar Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tadjuddin.

Rifai menjelaskan bahwa selain pemukiman warga, fokus pembenahan juga menyasar fasilitas sanitasi di lingkungan lembaga pendidikan. Dalam beberapa minggu terakhir, pimpinan daerah turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah dasar hingga sekolah menengah di Kota Manna.

Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih banyak toilet sekolah yang mengalami kerusakan fisik, terkendala krisis air bersih, hingga tidak dapat digunakan sama sekali. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar serta berdampak buruk bagi kesehatan para siswa.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan program rehabilitasi total WC sekolah dan penyediaan sarana air bersih akan masuk dalam pos anggaran perubahan tahun ini. Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta Dinas Kesehatan diminta bergerak cepat memetakan sekolah prioritas agar perbaikan dapat segera dieksekusi.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....