RRI.CO.ID, Bengkulu – Relasi antara negara dan warga dalam konteks penegakan hukum menjadi perhatian dalam Seminar "Stadium General" dan Diskusi Terbuka yang digelar Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu, Rabu 24 Juni 2026. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur akademisi, advokat, pengawas pelayanan publik, dan kepolisian untuk membahas berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Soekarno Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu itu mengangkat tema "Relasi Negara dan Warga: Ketika Penegakan Hukum Gagal Memberikan Keadilan". Sebanyak 30 peserta mengikuti diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian pelatihan kader tingkat menengah atau Dauroh Marhalah 2 (DM2) KAMMI Bengkulu.

Dalam forum tersebut, peserta diajak memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika rasa keadilan tidak terpenuhi, berbagai persoalan sosial berpotensi muncul dan memengaruhi hubungan antara warga dan pemerintah.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Hendra Irawan, menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, pencegahan maladministrasi menjadi salah satu langkah penting untuk menghadirkan keadilan yang dirasakan langsung oleh warga.

Sementara itu, Advokat sekaligus Koordinator Wilayah PERADI Bengkulu, Dr. Edy Sugiarto, mengulas peran pendampingan hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Ia menilai akses terhadap bantuan hukum dan pemahaman regulasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum.

Pandangan akademis juga disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dr. Edra Satmidi. Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dari unsur kepolisian, Kasubdit Kamneg Ditintelkam Polda Bengkulu Kompol Andri Anwar memaparkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan sosial yang aman dan tertib.

Ketua Umum PD KAMMI Bengkulu, Kemas Wildan Agawon, mengatakan seminar tersebut merupakan bagian dari proses penguatan kapasitas kader dalam memahami persoalan kebangsaan dan hukum. "Tema yang kami angkat bertujuan membuka ruang diskusi kritis mengenai hubungan negara dan warga, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan keadilan," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dan para pemateri. Berdasarkan laporan panitia, seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga selesai pada pukul 18.20 WIB.