RRI. CO. ID, Bengkulu Selatan - Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, melakukan koordinasi terkait tapal batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma ke Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 23 April 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah yang selama ini memerlukan kejelasan dan kepastian hukum.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati bertemu langsung dengan Direktur Toponimi dan Batas Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Raziras Rahmadillah. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai kondisi dan perkembangan terbaru terkait permasalahan tapal batas yang terjadi di lapangan.

Wakil Bupati Bengkulu Selatan menjelaskan bahwa koordinasi ini difokuskan pada penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma. Ia menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah sangat penting untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam agenda tersebut, kami diskusi berlangsung secara konstruktif dengan membahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait penegasan batas daerah. Pemerintah daerah berharap melalui pertemuan ini dapat diperoleh solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian batas wilayah yang jelas, akurat, dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, koordinasi ini juga diharapkan mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat lintas wilayah.

"Koordinasi yang dilakukan juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjaga tertib administrasi wilayah. Hal ini sekaligus menjadi langkah preventif kami untuk menghindari potensi konflik batas yang dapat terjadi di masa mendatang," tuturnya.

Dengan adanya komunikasi yang intensif bersama pemerintah pusat, diharapkan proses penegasan tapal batas dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.