RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), menilai platform Roblox, belum mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas). Hal itu disampaikan Menteri Komdigi (Menkomdigi), Meurya Hafid, dalam konferensi pers bertajuk 'Update Kepatuhan PP Tunas'.

Menkomdigi mengatakan, platform gim daring itu, telah melakukan perbaikan regulasi dalam penundaan akses untuk anak. Bahkan perbaikan regulasi ini, telah diberlakukan terhadap seluruh Roblox di dunia.

Meski demikian, menurutnya, hal itu tidak cukup untuk dikategorikan menjadi kepatuhan PP Tunas. Ia menekankan, platform yang berpusat di Amerika Serikat (AS) itu, harus mengikuti seluruh kebijakan yang berlaku di Indonesia.

"Melakukan adjustment setting yaitu fitur baru terhadap Roblox sedunia, dan kami mencatat baik bahwa ada perubahan besar yang dilakukan oleh Roblox. Meskipun ini adalah kebijakan global, kami mengingatkan untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, melalui PP Tunas," kata Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ia juga menyoroti pembaruan kebijakan yang diterapkan Roblox, terkait pembatasan fitur chat. Menurutnya, dalam pembaruan ini, Roblox hanya memperbarui sistem chat untuk anak.

Hal itu dinilai Meutya, masih menjadi peluang terhadap tindak kejahatan digital bagi anak-anak. Sebab dijelaskan Menkomdigi, fitur chat tersebut masih dapat mempertemukan dan berkomunikasi antar pengguna lainnya.

Untuk itu, ia meminta platform Roblox harus mematuhi seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ia memastikan, penonaktifan fitur chat ke sesama pengguna, menjadi salah satu yang diprioritas dan diutamakan dalam implementasi PP Tunas.

"Dengan berat hati, meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox. Kita tetap menilai bahwa ini belum ada kepatuhan terhadap PP Tunas," ujar Menkomdigi.