LKPP Perkuat Manajemen Talenta Pengadaan melalui SIAP PRO

RRI.CO.ID, Jakarta — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi profesi yang semakin profesional. Dorongan tersebut dilakukan melalui peluncuran Strategi Integrasi Data Ahli Pengadaan yang Profesional atau SIAP PRO.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan SIAP PRO menjadi bagian dari transformasi sistem manajemen talenta pengadaan. Sistem tersebut membantu mengumpulkan dan memetakan talenta pengadaan berdasarkan keahlian masing-masing.

“Talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan. Itu adalah kekuatan pengadaan, termasuk dengan keahliannya masing-masing.” ujar Sarah dalam wawancara bersama RRI Jakarta di Gedung LKPP, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Sarah, pemetaan tersebut mencakup berbagai keahlian dalam pengadaan barang dan jasa. Contohnya adalah tenaga ahli di bidang kontrak dan pekerjaan konstruksi.

Sarah mengatakan pengadaan sebagai profesi membutuhkan proses transisi dan penguatan secara bertahap. Menurutnya, berbagai perangkat pendukung profesi pengadaan kini sudah tersedia.

“Perlengkapannya sudah ada, baik secara regulasi maupun peta ahli pengadaan. Ini sekarang saatnya untuk menjadikan pengadaan sebagai profesi,” katanya.

Peluncuran SIAP PRO dilakukan dalam Closing Ceremony dan Awarding Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Pengadaan Tanpa Batas atau Zero Border Procurement.

Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ 2026 berlangsung secara daring sejak 11 Agustus hingga 9 September 2026. LKPP mencatat kegiatan tersebut menarik lebih dari 435 ribu pengunjung.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti, mengatakan penguatan SDM dilakukan melalui strategi yang terintegrasi. Strategi tersebut mencakup pembinaan wilayah, koordinasi, sistem bersama, dan pengembangan data pengadaan.

LKPP juga memiliki program pembinaan wilayah atau Binwil untuk mendampingi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Setiap wilayah memiliki pegawai yang ditugaskan untuk membantu koordinasi dan pendampingan.

Selain itu, LKPP menggelar rapat koordinasi setiap tiga bulan untuk menyatukan langkah pengembangan SDM. LKPP juga menggunakan sistem dan pengukuran yang sama untuk pengadaan di seluruh Indonesia.

Suharti mengatakan pengembangan SDM PBJ menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pengadaan. LKPP sebelumnya juga menempatkan manajemen talenta sebagai bagian transformasi tata kelola SDM PBJ.

Melalui SIAP PRO, LKPP berharap talenta pengadaan dapat terpetakan secara lebih baik. Pemetaan tersebut diharapkan mendukung kebutuhan pengadaan pemerintah berdasarkan kompetensi dan pengalaman tenaga ahli. (Rahmania Ulfah)