RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal PASBATA Sri Budianto menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu meningkatkan ketegasan dalam menjaga ruang digital nasional. Maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, serta perang narasi di media sosial dinilai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Menurut Sekjen PASBATA, negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi. Atau disebarkan tanpa dasar yang jelas.

"Kami meminta Komdigi untuk bertindak lebih tegas, patroli digital harus diperkuat dan dilakukan secara konsisten. Ruang digital Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi tempat berkembangnya hoaks, fitnah, dan propaganda yang menyesatkan masyarakat," kata Budianto, Senin, 3 Agustus 2026.

PASBATA juga meminta Komdigi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri akun-akun yang diduga mengatasnamakan media. Atau menggunakan identitas layaknya media berita namun menyebarkan informasi yang tidak akurat, manipulatif, atau melanggar hukum.

"Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, proses lah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera," ucapnya.

Sekjen PASBATA menegaskan bahwa seruan tersebut bukan merupakan upaya membatasi kebebasan pers maupun kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta merupakan bagian penting dari demokrasi.

Namun, demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau informasi yang menyesatkan. "Kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, yang harus dilindungi adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

PASBATA mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi serta tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi. "Bangsa ini memiliki tantangan besar yang harus diselesaikan bersama, energi nasional seharusnya diarahkan untuk mengawal program-program prioritas Presiden, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan, bukan terus-menerus habis untuk melayani perang narasi yang tidak berdasarkan fakta," katanya.

Sebelumnya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi. Ini untuk menghadapi gelombang disinformasi yang muncul akibat algoritma di platform digital.

Strategi pemerintah guna menghadapi penyebaran disinformasi pada masa kini. Ini mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Moderasi konten dilakukan oleh Komdigi berdasarkan mandat dan aturan hukum yang ada. Kita tetap menghargai kebebasan berekspresi selama tidak menjurus kepada fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian," katanya, Kamis, 30 Juli 2026.

Jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini hampir 240 juta. Dengan pengguna internet sebanyak itu, platform digital seperti media sosial menjadi ruang yang sangat riuh dengan para pengguna yang berperan sebagai produsen maupun konsumen informasi.

"Mereka memproduksi sekaligus mengonsumsi informasi, sehingga banyak informasi yang dihasilkan kadang-kadang tidak berbasis pada fakta. Bisa jadi digerakkan oleh sentimen," kata Nezar.

"Kenapa informasi yang berbasis sentimen itu bisa sampai kepada kita?. Karena ada algoritma di media sosial," ujarnya menambahkan.