LPPM Unib Resmi Luncurkan Divisi PRKBI: Dorong Kolaborasi Triple Helix

RRI.CO.ID, Bengkulu - Universitas Bengkulu (Unib) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) resmi mengambil langkah monumental dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional dengan meluncurkan Divisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Peluncuran strategis tersebut memacu akselerasi transisi hijau di daerah melalui penguatan kolaborasi triple helix yang mempertemukan potensi akademisi, pembuat kebijakan pemerintah, serta kekuatan investasi sektor swasta.

Ketua LPPM Universitas Bengkulu, Dedy Suryadi, saat agenda peluncuran divici PRKBI LPPM Unib pada 30 September 2026, menegaskan harapan besarnya agar unit kerja baru ini mampu memberikan kontribusi nyata serta berdampak langsung dalam mengawal arah pembangunan daerah yang berbasis kelestarian lingkungan. Ia menekankan secara tajam bahwa produk riset dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh Divisi PRKBI tidak boleh sekadar mengendap sebagai dokumentasi di rak arsip akademis, melainkan harus diterjemahkan menjadi solusi praktis serta panduan kebijakan yang diterapkan langsung di tengah masyarakat.

Kedudukan Provinsi Bengkulu dalam peta transformasi hijau nasional kini berada di posisi yang sangat vital setelah ditunjuk secara langsung oleh Bappenas RI sebagai pilot project percontohan akselerasi transformasi rendah karbon dan ekonomi biru. Penunjukan nasional ini membuktikan kepercayaan besar pemerintah pusat terhadap potensi strategis Bengkulu, sekaligus menuntut adanya langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.

Langkah inovatif pembentukan Divisi PRKBI ini juga berdiri di atas fondasi kemitraan global yang kokoh berkat dukungan utama dari Oxford Policy Management UK Development. Melalui dukungan internasional tersebut, divisi ini diharapkan memiliki kapasitas metodologi riset berstandar global, pengelolaan data lingkungan yang akurat, serta jaringan advokasi yang kuat untuk mengawal setiap tahapan program transisi energi dan penurunan emisi di tingkat regional.

Demi memastikan keterpakaian hasil kajian ilmiah secara optimal dalam pembuatan keputusan publik, momen peluncuran divisi ini langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerja sama resmi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Bengkulu. Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk membangun poros integrasi data terpadu, sehingga data ilmiah terapan dari LPPM Unib dapat dimanfaatkan secara rinci oleh pemerintah daerah sebagai basis penyusunan regulasi dan program kerja nyata.

Dedy Suryadi kembali menegaskan bahwa kunci utama dari keberhasilan program pembangunan berkelanjutan ini terletak pada konsistensi kerja sama lintas sektor yang dinamis dan terarah. Menurutnya, pendekatan triple helix bukan sekadar konsep formalitas di atas kertas, melainkan sebuah mesin penggerak utama di mana kepakaran perguruan tinggi, kewenangan regulatif pemerintah, dan efisiensi eksekusi dari sektor swasta saling melengkapi demi mencapai target efisiensi emisi daerah.

Komitmen Provinsi Bengkulu dalam mengawal agenda iklim jangka panjang ini diperkuat oleh pijakan hukum yang sangat solid dan mengikat melalui regulasi daerah terbaru. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merilis Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana PRKBI 2025–2045, sebuah masterplan komprehensif yang memproyeksikan arah pembangunan daerah yang adaptif, ramah lingkungan, serta tangguh menghadapi krisis perubahan iklim global hingga dua dekade mendatang.