KPPN Bengkulu Perkuat Koordinasi TKD, Realisasi Dana Desa Bengkulu Utara 99,56 %

RRI.CO.ID, Bengkulu Utara – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Koordinasi dan audiensi digelar bersama Sekretaris Daerah Bengkulu Utara H. Fitriyansyah, S.STP., M.M. dan Kepala BKD Carles Jhonson, S.T., M.M., Senin 28 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan serta penyaluran TKD. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penyaluran anggaran berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik di daerah.

Kepala KPPN Bengkulu, Kukuh Budiwasono mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mengawal penyaluran TKD. Sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal dan memberikan dukungan terhadap program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam koordinasi tersebut, perkembangan realisasi sejumlah komponen TKD menjadi bagian yang perlu diperhatikan hingga akhir Triwulan III 2026. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengoptimalkan penyerapan dan pemanfaatan anggaran sesuai peruntukannya.

Berdasarkan data Pagu Realisasi sampai Minggu IV Triwulan III 2026, DAU Bengkulu Utara memiliki pagu Rp733,56 miliar dengan realisasi Rp545,37 miliar atau 74,34 persen. Sementara DBH memiliki pagu Rp54,23 miliar dengan realisasi Rp44,07 miliar atau 81,27 persen.

Untuk DAK Fisik, realisasi mencapai Rp565,5 juta dari pagu Rp2,26 miliar atau 25 persen, sedangkan BOK Puskesmas terealisasi Rp3,97 miliar dari Rp9,74 miliar atau 40,82 persen. Dana Desa mencapai Rp60,97 miliar dari pagu Rp61,24 miliar atau 99,56 persen, DAK Nonfisik Rp77,53 miliar dari Rp107,06 miliar atau 72,42 persen, dan BOSP Rp47,76 miliar dari Rp47,89 miliar atau 99,73 persen.

Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, penyaluran TKD diharapkan dapat terus berjalan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Evaluasi realisasi anggaran juga menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan APBN terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Utara.