Pemeriksaan BPK 2026, Sekda Bengkulu Minta OPD Terbuka Soal Data

RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Bengkulu. Dukungan ini mencakup pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dalam acara Entry Meeting di Kantor Gubernur. Pertemuan penting ini dihadiri oleh tim pemeriksa BPK beserta jajaran pejabat Pemprov Bengkulu pada Senin, 21 September 2026.

Sekda mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Setiap OPD diminta segera menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK.

Pemeriksaan awal ini dinilai sangat krusial untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah. Melalui langkah ini, pelaksanaan anggaran belanja modal maupun barang dan jasa diharapkan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Herwan menegaskan bahwa sinergi dengan BPK penting agar proses evaluasi pengelolaan keuangan berjalan efektif. Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola anggaran daerah menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel.

“Untuk seluruh Bapak dan Ibu Kepala OPD, saya selaku Sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan dalam mengelola belanja modal serta belanja barang dan jasa agar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” ujar Herwan.

Acara Entry Meeting tersebut turut dihadiri Asisten III, Plt. Inspektur Inspektorat, serta para kepala dinas dan badan. Kehadiran seluruh pimpinan OPD menunjukkan keseriusan Pemprov Bengkulu dalam mengawal proses akuntabilitas ini.

Di akhir pertemuan, Sekda kembali menginstruksikan keterbukaan penuh atas seluruh data operasional dari tiap-tiap OPD. Ketersediaan data yang valid dan transparan akan sangat membantu kelancaran proses sinkronisasi tim BPK di lapangan.