Pemprov Bengkulu Tunggu Juknis Penyaluran Bansos Melalui Kopdes Merah Putih

RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis terkait wacana penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah daerah memastikan siap menjalankan kebijakan tersebut setelah mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap melaksanakan setiap kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan di daerah tetap membutuhkan petunjuk teknis agar seluruh tahapan penyaluran bantuan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.

Herwan mengatakan salah satu hal yang masih perlu diperjelas adalah peran Kopdes Merah Putih dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penyaluran.

Sejumlah program berpotensi disalurkan melalui mekanisme tersebut, baik bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Program yang disebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Selain bantuan sosial, dukungan pemerintah juga berpotensi mencakup bantuan pangan bagi masyarakat. Bentuknya dapat berupa pasokan minyak goreng maupun berbagai kebutuhan pokok dan barang lainnya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Menurut Herwan, penyaluran bantuan melalui Kopdes Merah Putih harus didukung mekanisme yang jelas agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan petunjuk teknis yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

Pemprov Bengkulu menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dengan adanya petunjuk teknis yang jelas, penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.