Pemprov Bengkulu Dalami Utang Pemerintahan Sebelumnya untuk Tentukan Pelunasan

RRI.CO.ID, BEngkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan sikap terkait sejumlah kewajiban utang yang ditinggalkan pemerintahan periode sebelumnya, termasuk kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 juta. Pemprov Bengkulu memastikan persoalan tersebut akan ditangani dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, saat ini pemerintah masih memfokuskan alokasi anggaran untuk merealisasikan program dan janji politik pasangan Helmi-Mian. Fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Bengkulu.

Terkait kewajiban utang tersebut, Helmi menegaskan Pemprov Bengkulu tidak akan terburu-buru mengambil keputusan mengenai pelunasannya. Pemerintah akan melakukan pendalaman serta audit terlebih dahulu terhadap seluruh catatan dan dokumen kewajiban yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

Menurut Helmi, proses pemeriksaan diperlukan untuk memastikan nilai dan dasar kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah daerah dapat diketahui secara jelas. Hasil pendalaman tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov Bengkulu dalam menentukan langkah serta skema penyelesaian yang tepat.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus menjaga agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan agar penyelesaian kewajiban masa lalu tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas yang telah dirancang untuk masyarakat.

Helmi mengatakan, pemerintah saat ini berupaya memastikan anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, setiap keputusan terkait kewajiban keuangan daerah akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Pemprov Bengkulu berharap langkah pendalaman dan audit terhadap catatan kewajiban tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai utang pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat tetap berjalan secara maksimal tanpa terbebani persoalan anggaran masa lalu.