Jalur Evakuasi Rusak, Keselamatan Warga Teluk Sepang Terancam

RRI.CO.ID, Bengkulu - Ratusan warga dan pelajar Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan melewati jembatan darurat Parit 1 ke Kelurahan Sumber Jaya dan Padang Serai untuk bersekolah dan bekerja. Jembatan swadaya yang menjadi akses utama ke fasilitas publik tersebut merupakan jalur resmi evakuasi tsunami yang dibangun pemerintah pascabencana 2010 lalu.

Kristian, warga Teluk Sepang mengatakan bangunan tanpa penyangga di atas rawa pasang surut ini terus tergerus air laut, terlebih laju kenaikan permukaan air laut Bengkulu telah mencapai 10 hingga 12 centimeter per tahun. Kondisi ini diperparah akibat aktivitas industri pelabuhan PT Pelindo II dan PLTU PT Tenaga Listrik Bengkulu, di mana jalan utama sepanjang 5 kilometer rusak parah berlubang dan berdebu sejak 2012.

“Ini adalah upaya kami agar tidak melewati jalan Pelindo dan bertempur dengan debu batubara,” kata Kristian, warga Teluk Sepang. Ia bersama warga lain akhirnya memperbaiki jembatan tersebut secara mandiri pada 15 Agustus 2026.

Sebelum diperbaiki swadaya, Posko Lentera juga mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah terjadi tiga kali kecelakaan di jembatan itu yang menimpa pelajar, ibu dan anak, serta pedagang es krim. Kerawanan ini menjadi ironi besar mengingat Teluk Sepang telah dikukuhkan oleh BMKG dan UNESCO-IOC sebagai Tsunami Ready Community yang wajib memiliki akses evakuasi aman.

“Dengan fakta ini mungkin yang perlu dikirimkan ke Teluk Sepang adalah kantong mayat,” ujar Ketua Posko Lentera, Harianto. Menurutnya kondisi ini beresiko jatuhnya korban jiwa massal, jika gempa dan tsunami menerjang, ketika akses jalan tidak memadai dan masyarakat terjebak.

Terbengkalainya akses evakuasi bagi 3.549 jiwa warga setempat memicu keprihatinan mendalam dari para aktivis kemanusiaan dan lingkungan. Kritik tajam turut disampaikan Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, yang menilai pemerintah daerah tidak memiliki pemahaman utuh mengenai dampak kenaikan air laut terhadap skala prioritas keselamatan warga.

“Tindakan yang dilakukan selalu terlambat dan bermuara kepada kebutuhan biaya yang besar. Atau memang sengaja dirancang seperti itu agar ada proyek yang bernilai tinggi?” ucap Ali Akbar mengkritik ketidaksigapan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, menyatakan bahwa perbaikan jembatan ini sebenarnya telah masuk skala prioritas sejak 2024–2025. Namun belum terealisasi, sehingga status anggarannya perlu dikonfirmasi ke PUPR.