KPPN Bengkulu Monev 64 SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Optimal

RRI.CO.ID, Bengkulu — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Juni 2026. Untuk wilayah kerja KPPN Bengkulu, monev mencakup 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dari sisi objeknya, monev meliputi ketenagakerjaan, operasional keuangan dan keamanan pangan.

Kepala KPPN Bengkulu Mohammad Arief Barata mengatakan, monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan. Sementara untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, jumlah SPPG yang akan dimonitor diperkirakan mencapai ratusan unit.

Menurut Arief, aspek pertama yang menjadi perhatian dalam monev berkaitan dengan tata kelola keuangan SPPG. KPPN menggunakan kertas kerja monitoring dan evaluasi untuk melihat proses pengajuan tagihan, persyaratan, waktu penyelesaian, hingga kendala yang menyebabkan tagihan ditolak.

"Jadi bagaimana sesuai aturan-aturan mereka, contoh itu untuk pengajuan-pengajuan tagihan, itu berapa lama, syaratannya seperti apa, terus prosesnya berapa persen ditolak, apa masalahnya," kata Arief, Kamis 23 Agustus 2026.

Monev juga mencakup mekanisme pembayaran kepada supplier yang memasok kebutuhan program MBG. KPPN melihat bagaimana pola pembayaran dilakukan, termasuk apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau bertahap.

Selain aspek keuangan, KPPN mengevaluasi alur pelaksanaan MBG dari sisi teknis. Pemantauan dilakukan mulai dari barang tiba, proses pengolahan makanan, pendistribusian, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Arief mengatakan, petugas juga mencatat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Kondisi jalan yang rusak hingga keterlambatan distribusi menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.

Penerima manfaat MBG juga memiliki karakteristik yang beragam dan tidak hanya berasal dari kalangan pelajar. Program tersebut turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta penyandang disabilitas sehingga aspek pelayanan inklusif ikut menjadi perhatian dalam monev.

Hasil monitoring tersebut dilaporkan melalui sistem setiap pekan sehingga dapat dipantau oleh KPPN Bengkulu maupun pemerintah pusat. Melalui sistem tersebut, permasalahan pada SPPG tertentu di tingkat kota maupun kecamatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih cepat.

"Yang kita cari adalah apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang, dan apa kesulitan yang mungkin bisa kita bantu untuk meningkatkan pelayanan itu. Sejauh ini di lapangan pelaksanaan MBG yang dijalanlan SPPG berjalan lancar dengan pendekatan kemitraan," ujarnya.