Pemprov Bengkulu Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Melalui EPPD

RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EPPD kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu, Senin pagi. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan rutin tahunan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan evaluasi dilakukan dengan melihat capaian sejumlah indikator yang menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam evaluasi tersebut terdapat enam indikator yang menjadi bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Herwan menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi catatan bagi masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan menyusun langkah strategis agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Hasil evaluasi selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebagai bagian dari catatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaporan tersebut juga menjadi bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kabupaten dan kota.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap hasil EPPD dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam memberikan arahan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kinerja serta mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan.

Herwan menegaskan, hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan administratif bagi pemerintah daerah. Evaluasi tersebut juga harus dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.