Pemkot Bengkulu Perkuat Pengendalian Inflasi

RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing dengan mengikuti Rapat Koordinasi terkait Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Inflasi Minggu Kedua September 2026.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Ronny secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Monitoring Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu, Senin 14 September 2026. Dalam rapat tersebut, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian penting pemerintah, mengingat stabilitas harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian daerah.

Pemkot Bengkulu melalui perangkat daerah terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk memastikan ketersediaan barang di tengah masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga maupun gangguan pasokan yang dapat memengaruhi tingkat inflasi.

Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi kenaikan harga, tetapi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemantauan dan langkah antisipasi.

Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga membahas proses verifikasi dan validasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas usaha dan pemenuhan kebutuhan warga. Karena itu, proses verifikasi dan validasi diperlukan agar keberadaan serta kesiapan koperasi dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat juga membahas penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak.

Pemkot Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak dapat berjalan secara terpadu.

Khusus dalam pengendalian inflasi, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil pemantauan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan langkah strategis apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga atau berpotensi memengaruhi inflasi.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala, Pemkot Bengkulu berharap stabilitas harga tetap terjaga, kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan baik. Serta daya beli masyarakat dapat dipertahankan.

Pemerintah Kota Bengkulu juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan koordinasi dan respons terhadap dinamika ekonomi di lapangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kondisi harga yang terkendali.