Tingkatkan Kualitas Pelayanan, KPPN Bengkulu Gelar Forum Konsultasi Publik 2026

RRI.CO.ID, Bengkulu — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, Rabu, 26 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pengembangan layanan.

Forum tersebut dihadiri 25 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pengguna layanan. Peserta terdiri atas 16 perwakilan satuan kerja dan pemerintah daerah mitra KPPN, dua akademisi, dua pelaku UMKM, dua perwakilan media massa, dua perwakilan LSM, serta satu lurah.

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohammad Irfan Surya Wardana, dalam sambutannya mendorong satuan kerja di wilayah KPPN Bengkulu meningkatkan kompetensi pengelola keuangan serta mengoptimalkan teknologi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akurat.

Ia juga berharap FKP menjadi ruang kolaborasi antara KPPN dan satuan kerja untuk menyampaikan masukan, kendala, serta usulan perbaikan layanan. Menurutnya, hubungan KPPN dan satuan kerja merupakan kemitraan dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara.

“KPPN dan satuan kerja bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan mitra yang bersama-sama menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan satuan kerja merupakan keberhasilan kita bersama, dan setiap tantangan harus kita selesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Irfan juga meminta satuan kerja meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menjaga akurasi data keuangan dan aset, serta melakukan rekonsiliasi tepat waktu. Kepatuhan terhadap peraturan, optimalisasi teknologi digital, dan penguatan pengendalian intern juga dinilai penting untuk memperkuat kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, Kepala KPPN Bengkulu, Mohammad Arief Barata, menjelaskan layanan KPPN meliputi pencairan dana, penyaluran dana transfer ke daerah, pembinaan UMKM, Financial Advisor, dan Regional Chief Economist sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan serta pembangunan daerah. Karena itu, pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan pengguna melalui komunikasi yang efektif dan perbaikan secara berkelanjutan.

“Ini jadi ruang kami mendengarkan kebutuhan dan harapan para pengguna layanan. Sehingga masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, KPPN Bengkulu memaparkan profil organisasi, capaian kinerja, hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta sejumlah inovasi layanan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II 2026, KPPN Bengkulu memperoleh nilai 4,94 dari skala 5.

Nilai tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori sangat baik. KPPN Bengkulu menilai capaian itu menjadi bagian dari evaluasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Arief juga menyampaikan berbagai layanan kepada pengguna, mulai dari pencairan dana APBN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan negara, hingga konsultasi dan asistensi pengelolaan keuangan negara. Layanan lainnya meliputi pembinaan bendahara dan satuan kerja, pengelolaan rekening pemerintah, serta layanan pengaduan dan informasi publik yang diberikan secara profesional, transparan, tepat waktu, dan tanpa biaya.

Dalam FKP tersebut, KPPN Bengkulu turut memperkuat komitmen terhadap kualitas laporan keuangan Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Penguatan ini diharapkan mendorong satuan kerja mitra untuk meningkatkan ketepatan, keandalan, dan kepatuhan dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan.

Pada kesempatan yang sama, KPPN Bengkulu meluncurkan inovasi layanan TABOT016 untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, efektif, dan responsif. Inovasi tersebut mengintegrasikan sejumlah layanan KPPN Bengkulu dalam satu wadah sehingga memudahkan satuan kerja dan pemangku kepentingan mengakses informasi serta layanan.

Forum yang dikemas dalam diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan kritik, saran, dan usulan terkait kualitas maupun pengembangan layanan. Masukan yang disampaikan mencakup optimalisasi media komunikasi, peningkatan efektivitas layanan konsultasi, serta pengembangan inovasi layanan digital.

KPPN Bengkulu menegaskan komitmennya menerapkan nilai-nilai integritas dan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh layanan dipastikan diberikan tanpa dipungut biaya dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Sebagai tindak lanjut FKP, KPPN Bengkulu menyusun dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang memuat sejumlah rekomendasi perbaikan layanan. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.