RRI.CO.ID, Bengkulu Selatan - Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengajak para peternak untuk lebih serius memperhatikan kesehatan hewan ternaknya. Hal ini dikarenakan penyakit pada ternak bukan hanya berdampak terhadap kondisi fisik hewan saja.

Tetapi juga secara langsung akan mempengaruhi seluruh aspek usaha peternakan, mulai dari produksi hingga menimbulkan kerugian bagi peternak. Kerugian akibat penyakit ternak sering kali tidak langsung terliha, namun dampaknya akan terus bertambah seiring waktu apabila tidak segera ditangani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Binagransya, mengatakan salah satu dampak yang paling cepat dirasakan adalah menurunnya produktivitas ternak. Pada sapi potong misalnya, kualitas karkas dapat menurun sehingga nilai jual hewan menjadi lebih rendah dibandingkan ternak yang sehat.

Selain itu, penyakit juga menyebabkan pertumbuhan ternak menjadi tidak optimal. Akibatnya, waktu pemeliharaan menjadi lebih panjang sebelum ternak siap dipasarkan.

Tidak hanya itu saja, hewan yang mengalami gangguan kesehatan juga akan membuat reproduksi ternak menjadi berkurang. Kondisi tersebut secara otomatis akan meningkatkan biaya produksi.

"Ya kami mengajak para peternak untuk serius dalam menjaga kesehatan hewan ternaknya. Karena jika ternak terserang penyakit akan menimbulkan kerugian," ujar Kepala Dinas Pertanian kepada RRI Kamis 6 Agustus 2026.

Maka Dari itu Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan mengimbau kepada para peternak agar menerapkan manajemen kesehatan ternak secara konsisten. Ada tiga langkah utama yang dinilai paling efektif, yakni melakukan deteksi dini terhadap gejala penyakit, menjaga kebersihan kandang serta kualitas pakan dan rutin berkonsultasi dengan petugas kesehatan hewan termasuk mengikuti program vaksinasi.

Langkah pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan ketika penyakit sudah menyerang seluruh ternak. Karena itu, ia mengajak seluruh peternak agar tidak ragu memanfaatkan layanan pendampingan yang disediakan oleh pemerintah.